JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran Rp 195 miliar dari luar negeri ke 21 rekening bendahara partai politik atau parpol. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan pihaknya tak menerima satu sen pun dana dari luar negeri.
“Saya sudah mengecek kepada Bendahara Partai Golkar, tidak ada itu. Tidak menerima satu sen dari luar negeri untuk khusus untuk Partai Golkar, jadi itu kami tegaskan,” kata Airlangga kepada wartawan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (14/1/2024).
Airlangga mengatakan laporan Golkar sudah dilaporkan ke KPU. Laporan dari caleg juga sudah diterima dan memenuhi semua persyaratan KPU.
“Dan laporan partai politik dilaporkan ke KPU. Dan laporan parpol terkait caleg sudah diterima memenuhi semua persyaratan oleh KPU. Jadi selesai sampai di situ,” tuturnya.
Airlangga menjelaskan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Golkar pun aman dari dugaan dana liar tersebut.
“LADK sudah aman,” jelasnya.
PPATK sebelumnya menemukan adanya aliran ratusan miliar rupiah dari luar negeri ke rekening bendahara partai politik. Ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis tersebut.
“Dari 21 partai politik, pada 2022 itu ada 8.270 transaksi, dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi. Mereka termasuk yang kita ketahui menerima dana luar negeri,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube PPATK, Rabu (10/1).
Ivan mengatakan nilai transaksi itu mengalami peningkatan dibanding pada 2022. Pada 2023 transaksi aliran uang dari luar negeri ke rekening 21 bendahara parpol mencapai Rp 195 miliar.
“Di 2022, penerimaan dananya hanya Rp 83 miliar di 2023 meningkat menjadi Rp 195 miliar,” kata Ivan.(SW)
