Timnas AMIN Kritik IKN, Untuk Apa Bangun Istana Megah Jika Rakyat Tetap Miskin

JAKARTA – Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ( Timnas AMIN ) kembali mengkritik persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menilai pembangunan IKN tidak tepat karena masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin.

“Maksud saya gini, kita ini masyarakat Indonesia secara besar ini kan hidupnya masih banyak yang miskin, masa iya sih kita buat istana begitu yang besar seperti itu, itu moral ya bukan soal Undang-Undang. Etis nggak secara moral? kalau kita masyarakatnya masih banyak yang miskin tapi kita bangun istana, kan enggak?,” kata Asisten Pelatih Timnas AMIN, Jazilul Fawaid di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

Jazilul tak menjawab gamblang soal sikap PKB layaknya PKS yang menyebut ibu kota tetap di Jakarta jika AMIN menang. Dia hanya mengatakan, meski DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi sebuah Undang-Undang baru, namun menurutnya masih ada potensi perubahan.

“Ibu kota pindah kan belum. Kan sampai hari ini tetap di Jakarta sebelum diumumkan pindah IKN tetap di Jakarta. Siapa bilang pindah ke sana. Siapa bilang pindah, belum. Kalau menyangkut Undang-Undang ya nanti dibahas bersama. Tapi Jakarta tetep ibu kota sampai nanti dipindah,” kata dia.

Baca Juga:   Berjalan Sukses, Paslon SSK-SS Suport Turnamen Sepak Bola KSS FC

“Kan tentu IKN itu dibahas di Undang-Undang kan, sikapnya sudah ada di DPR waktu itu, masing-masing partai. Kalau Undang-Undang kan biasa, bisa direvisi, bisa diperbaiki,” imbuhnya.

SebelumnyaPKS menggelar rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

“Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta,” ujar Sohibul dalam paparannya di Hotel Bumiwiyata, Depok, Minggu (26/11).

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

“Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta,” kata dia.(SW)